BANSOS SEMBAKO SKENARIO PROGRAM YANG TAK TUNTAS

oleh -
Foto : Najib Nu'man Ikbali

Maduraku.com. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan kebijakan berupa diskresi yang hampir diberlakukan untuk semua kementerian dalam upaya antisipasi penyebaran wabah covid 19 yang hari ini kian meluas. Tentu, ini semua dilakukan untuk menjaga keselamatan warga agar terhindar dari wabah corona yang mematikan itu.

Seiring dengan perjalanan waktu, selain akan berdampak pada kesehatan, pada gilirannya juga akan berimbas masalah ekonomi bangsa. Maka kebijakan Lockdown, PSBB, phsycal distancing, stay at home dan lain-lain adalah bagian irisan kebijakan pemerintah yang lebih menitik beratkan pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks penyelamatan ekonomi, program dadakan saat ini mulai bermunculan baik dari pusat, daerah maupun instansi lain hingga ke tingkat desa, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), BLT kemensos, bansos provinsi dan lain-lain. Keberadaan program bansos yang dadakan itu mirip jamur yang tumbuh dimusim penghujan.

Fenomena baru ini tentu harus diimbangi dengan skenario yang matang, terencana dan terarah, pun pengawalannya tidak terdistorsi aleh kepentingan oknum yang sengaja memanfaatkan situasi ditengah menyebar wabah covid 19 itu, sehingga keberadannya tidak menjadi program yang serampangan dan terkesan abal-abal. Untuk itu, I’tikad baik ini tentu harus di amini oleh semua pihak, karena memang orientasi dari adanya program bansos ini diproyeksikan agar masyarakat miskin bisa terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.

Pada kontek yang berbeda, pelaksanaan beberapa program yang digelontorkan ini harus terkoneksi secara kohesif dengan pemerintah daerah. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal program bansos tersebut erat kaitanya dengan instrumen data dan perangkat lain sebagai penunjang kesuksesan program.

bertolak dari persoalan diatas, pelaksanaan bansos terutama bansos sembako yang beberapa bulan terakhir dilaunching justru tak seindah yang diharapkan. Dari skenario awal, masyarakat miskin sebagai sasaran program harusnya dapat menikmati dengan baik, justru yang terjadi sebaliknya, mereka rela berpangku tangan dan rela antre berjam-jam dibalai desa seperti pengamen yang diperlakukan tidak wajar untuk sekedar mendapatkan bansos itu. Ini terjadi karena beberapa hal yang disikapi dengan kepanikan karena persiapannya tidak maksimal. Karenanya, dalam upaya mengurai perjalanan program bansos diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut: bahwa Dinas sosial kabupaten sebagai pengendali program bansos pangan itu sangat lemah dalam mengolah data. Hal ini sangat tampak ketika data yang ditransformasikan dari Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai sumber pengambilan data kemiskinan yang diolah oleh kementerian sosial faktanya berubah menjadi data yang kacau dan berantakan. Banyaknya nama yang sudah mampu juga masuk sebagai daftar penerima bansos, nama penerima yang meninggal sepuluh tahun yang lalu, NIK penerima yang berubah seperti data yang harusnya NIK tersebut dikecamatan A tapi orangnya sudah lama tinggal dan berdomisili dikecamatan B, data penerima pindah alamat ketempat lain adalah bukti bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial kabupaten tidak pernah melakukan pemutakhiran data secara sustainable. Updating data yang harusnya dilakukan triwulan sekali justru progresnya belum terpotret secara utuh. Ini dapat dibuktikan dengan penerima bansos sembako 2020 dikabupaten sumenep secara umum justru jauh panggang dari api. Sebagai konsekwensinya, data yang tersaji dan telah terdistribusi ketingkat desa dan kelurahan bukan manjadi solusi malah melahirkan masalah baru yang meresahkan. Yang sangat memprihatinkan adalah ditemukannya salah satu penerima yang sudah jadi pejabat negara atau PNS. Jika ini yang terjadi, tentu akan berseberangan dengan tujuan program ini diluncurkan. Pertanyaan mendasar yang mesti terjawab adalah, selama ini dinas sosial yang membawahi bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai centra update data kemiskinan kerjanya apa..? Padahal aplikasi terkait hal tersebut sudah tersedi yang namanya SIKS-NG.

Karenanya, untuk memutus mata rantai persoalan yang pelik ini maka ada dua pilihan yang menurut penulis harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati sumenep. Pertama, memerintahkan kepala dinas sosial untuk mengevaluasi dan mengolah data yang kacau itu dengan baik dan benar, sudah barang tentu juga dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk melakukan validasi data dan verifikasinya sekaligus. Karena memang beberapa tahun terakhir kegiatan validasi dan verifikasi data sama sekali belum dilakukan oleh dinas sosial sehingga data kemiskinan tidak pernah ada pergeseran sama sekali. Jika tidak bisa dilakukan, maka harus ada pilihan kedua, kepala dinas sosial yang hari aktif harus mundur dari jabatanya secara terhormat karena sudah nyata-nyata tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengendali dan penyedia layanan program. Dengan melaksanakan salah satu dari dua cara itu data kemiskinan dikabupaten sumenep akan ada perubahan. Jika tidak, sampai kapanpun data tersebut akan menjadi sumber petaka yang pada akhirnya angka kemiskinan tidak akan pernah ada perubahan yang signifikan. Sebagai pembantu Bupati, jika kepala dinas sosial memilih keputusan yang terakhir, insyaAllah akan lebih mulia ketimbang hak-hak masyakat miskin terkangkangi secara tidak manusiawi akibat dari lemahnya melaksanakan tugas, apalagi dinas sosial yang notabene bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, maka menetapkan satu kebijakan tentu akan berkosekwensi liner dengan nasib masyarakat secara umum.

Permasalahan berikutnya yang sering memicu keresahan adalah sikap pemerintah daerah yang tidak tegas terhadap Bank Mandiri sebagaai lembaga penyalur. Hal ini terlihat ketika penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada penerima bansos yang terkesan sangat normatif-administratif, hal ini dapat dilihat secara kasat mata ketika petugas bank yang begitu apatis dengan berkas yang dibawa oleh masyarakat penerima manfaat. Mereka secara sepihak menyuruh pulang karena alasan berkas dan identitas diri yang dibawa tidak lengkap. Perlakuan pihak bank mandiri yang sangat kaku dalam mendistribusikan KKS juga menjadi kendala yang umum dirasakan masyarakat miskin untuk menerima bansos itu. Padahal mereka rakyat miskin yang tentu tingkat pengetahuannya terhadap dunia perbankan sangat minim. Harusnya, mereka diperlakukan beda dengan nasabah umum yang hampir tiap hari keluar masuk bank. Akibat dari kebijakan dimaksud anggaran yang telah digelontorkan oleh negara itu tidak terserap secara maksimal. Lagi-lagi pihak yang sangat dirugikan adalah masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Karena itu, pemerintah daerah harus proaktif memonitor dan berkoordinasi dengan pihak bank mandiri agar kedepan ada perlakuan khusus bagi masyarakat miskin sebagai penerima bansos.

Temuan kasus seperti ini terjadi dihampir di setiap kelurahan dan desa. Dalam hal menyikapi kasus dimaksud sekurang-kurangnya pemerintah daerah memberikan teguran secara tertulis atau melakuakan tidakan ekstrim dengan cara bersurat kepada kementerian sosial untuk meminta pindah bank dalam penyaluaran bansos sebagai bentuk mosi tidak percaya atas kesewenang-wenangan bank dalam memberikan pelayanan. Membiarkan situasi yang demikian sama artinya dengan memberikan ruang kepada pihak bank untuk menjadi raja-raja kecil ditengah ketidaktahuan masyarakat miskin yang sangat awam dengan dunia perbankan.

Persoalan lain yang juga bisa dipotret adalah lemahnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memberikan sosialisasi bagi KPM program sembako. Dalam banyak kasus, penerima manfaat bansos sembako yang yang secara administratif ditolak oleh bank mandiri, mereka lebih memilih diam dan berpangku tangan karena mereka tidak punya tempat mengadu untuk melakukan tindakan berikutnya. TKSK sebagai pendamping BSP (Bantuan Sosial Pangan) sangat jarang memberikan pelayanan yang maksimal kepada KPM program sembako. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada aparat desa bahwa mereka bingung harus mengadu kesiapa, padahal TKSK adalah pendamping yang harusnya proaktif menerima berbagai keluhan KPM. TKSK terkesan lepas tangung jawab dan tidak pernah berfikir tentang hak-hak KPM yang mestinya harus dikawal.


Ketidak-mampuan para pendamping BSP dalam hal ini adalah TKSK dalam mengadvokasi itu semakin tampak dalam beberapa kebijakan yang tidak memberikan solusi. Mereka lebih memilih cara yang sangat konvensional yaitu dengan pernyataannya “itu sudah nasib mereka” sebagai dalih tidak mendapatkan program. Pola-pola yang demikian itu bukanlah karakter pejuang sosial yang secara normatif menjadi gugus tugas dan amanah yang mesti diemban. Karena itu, menjadi pejuang sosial tidak hanya berfikir “by data by administrasi”, lebih dari itu ada tanggung-jawab moral yang melekat dan tidak boleh diabaikan dalam melaksanakan tugas kependampingan.

resolusi kebijakan dalam kepanikan)

Oleh: Najib Nu’man Ikbali

(Maduraku.com)