Ketua LBH Madura Rekomendasikan BPK Audit Dana Desa Laden 2019

oleh -
Foto: Sulaisi Abdurrazaq Ketua YLBH Madura

PAMEKASAN–maduraku.com–Pemerintah Pusat telah berupaya sekuat tenaga untuk membangun Indonesia dimulai dari elemen paling bawah dengan secara berkala menambah jumlah anggaran Dana Desa.

Prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, semua itu mesti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Terdapat 178 desa yang tersebar di 13 Kecamatan untuk Kabupaten Pamekasan, sementara untuk tahun 2020 besaran Dana Desa adalah Rp. 204 miliar.

Angka tersebut melampaui tahun 2019 yang hanya mendapatkan sebesar Rp 198 miliar dan masih ada desa yang menyisakan masalah, terutama Desa Laden Pamekaaan dan Cen Lecen Pakong.

Desa Laden pada tahun 2019 hanya terserap 20% yang realisasinya dikeluhkan masyarakat Laden, karena tidak ada pembangunan di Laden sepanjang tahun 2019, hanya terdapat pengerjaan infrastruktur jalan pada hampir bulan-bulan terakhir 2019.

Warga Desa Laden mengeluhkan karena dua hal, pertama, pengerjaan jalan tersebut tidak jelas darimana sumber dananya, yang kedua, jalan tersebut mengarah ke persawahan, yang saat ini diketahui hanya menguntungkan pemilik usaha properti berupa bisnis perumahan yang notabene milik Kepala Desa yang lama.

Karena itu, Ketua Yayasan LBH Madura merekomendasikan agar BPK melakukan audit terhadap realisasi Dana Desa Laden Pamekasan tahun 2019, agar apabila terdapat temuan hendaknya segera diproses secara hukum. (*)

(Maduraku.com)