PILKADA SUMENEP, Dilema Demokrasi….?!!

oleh -
Foto: penulis Jaka Maulana

Maduraku.com, Ritual demokrasi 5 tahunan sebentar lagi akan segera dihelat. Beberapa kandidat sudah mulai mendaftar merapat ke kantor partai politik untuk mendapatkan dukukngan suara sebagai prasyarat mutlak untuk ditetapkan sebagai calon Bupati.

Beberpa kandidat yg sudah resmi mendaftar adalah KH. Muhammad Shalahuddin, M.Hum, KH. Unais Ali Hisyam (Kyai), Malik Effendi, SH. MH, Ahmad Fauzi, Indra Wahyudi, SE,(politisi) Fattah Yasin, (birokrat) Ir. Donny Siradj, M.BA (profesional) dan beberapa kandidat lain yg tidak mungkin disebut semua. Dari latar belakang para kandidat diatas tentu akan berkolaborasi untuk saling mengisi dan pastinya akan berusaha menjadi pemenang pada perhelatan akbar dimaksud. Foto figur kandidat pun kini mulai banyak dipajang disudut-sudut jalan untuk mendongkrak popularitas. Bertolak dari persoalan diatas, ibarat makanan rakyat akan disuguhi banyak menu sebagai alternatif pilihan sesuai selera masing-masing.

Dalam kontek berdemokrasi, kebebasan menentukan pilihan (memilih dan dipilih) adalah bagian anasir demokrasi yg melekat pada rakyat. Dalam upaya menciptakan pilkada yang demokratis maka penyelenggara pemilu (KPU dan lembaga turunan lainnya) punya keharusan konstitusional untuk melakukan sosialisasi secara massif dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Karena salah satu indikator bahwa pilkada berkualitas adalah tingginya angka partisipasi publik yang menyalurkan hak-hak politiknya pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung.

Yang patut dicermati bahwa konsolidasi demokrasi di sumenep secara spesifik terlihat ambigu. Proses-proses politik sebagai tahapan demokrasi disengaja atau tidak mulai disusupi oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan intervensi terhadap hak-hak masyarakat dalam menetukan pilihan politiknya. Adanya surat edaran atau selebaran (yang biasanya ditulis tangan) dari sebagian tokoh agama dan diberikan pada kelompok yang punya ikatan ideologis untuk mendukung salah satu calon adalah fenomena baru dalam babakan sejarah berdemokrasi, dampaknya pun sangat luar biasa. Bagi pemilih fanatis, kualifikasi dan Integritas figur bukan lagi jadi soal bila dukungan dari tokoh idologis tersebut dilakukan secara terbuka.

Intervensi semacam ini tentu patut dikaji secara empiris-akademis apakah model-model gerakan politik semacam itu dapat dibenarkan dalam regulasi kepemiluan. Jika jawabannya tidak, bahwa itu bagian dari pelanggaran pemilu maka penyelenggara pemilu (KPU) punya tugas baru untuk mengusut kasus dimaksud sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekali lagi, rakayat sebagai pemegang kedaulatan terutama pemilih awam yang fanatis akan selalu dihantui oleh bayang-bayang yang menakutkan, apakah harus tunduk-patuh pada surat edaran atau selebaran yang instruktif atau harus bersikukuh pada pilihan politik pribadi yang berbeda dari dukungan tokoh itu. Hemat penulis polarisasi gerakan itu harusnya tidak boleh dilakukan, kendati memiliki side effec yang signifikan tapi langkah politik ini akan berimplikasi pada marwah seorang figur. Stigmatisasi politik dengan sendirinya akan terurai dan bertumpu pada seorang tokoh itu. Betapapun ini disadari, situasi semacam ini akan membuat masyarakat kehilangan akal sehat dan cara yang dilakukan akan menjadi bagian dari pembodohan politik.

Sikap ambuguitas dimaksud seolah memaksa penulis untuk melakukan telaah kritis dengan mengurai persoalan yang ada menjadi sajian fakta. Summit Attacnya tulisan ini menjadi bahan renungan, syukur-syukur juga menjadi tawaran solusi.

Salah satu variable yang mesti dicermati adalah kondisi sosiologis keberagamaan masyarakat di madura khususnya di sumenep. Patut disadari bahwa tingkat kepatuhannya kepada kyai itu sangat berkorelasi secara kohesif dengan doktrin bahwa tunduk dan patuh pada guru adalah bagian dari pelaksanaan nilai-nilai etis keagamaan. Bagi mereka yang menempuh pendidikan di pondok pesantren nilai-nilai kepesantrenan itu tumbuh dan terinternalisasi menjadi carracter building yang terintegrasi dalam pola sikap dan prilaku keseharian. Bagi masyarakat (santri) abai dengan perintah guru (kyai) adalah bagian dari bentuk pembangkangan, termasuk hal yang sangat privasi sekalipun seperti menentukan pilihan politik.

Dengan demikian, Kalaupun bukan menjadi sebuah kesimpulan, bahwa untuk menjadi bupati di sumenep basic sosialnya harus kyai adalah fakta yang tak terbantahkan. Dua dekade terakhir _episentrum*_kekuasaan masih dalam kendali tokoh agama (kyai), terbukti empat periode terakhir masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kyai untuk memimpin Sumenep.

Dipenghujung kepemimpinan bupati yang kyai, masyarakat sudah bisa memotret secara utuh terkait prestasi yg sudah diraih selama lima tahun terakhir baik dari sektor pendidikan, kesehatan, budaya, supremasi hukum, reformasi birokrasi dan lain-lain.

Masih segar dalam ingatan publik, bahwa baru-baru ini sumenep dikejutkan dengan dua hal; pertama pelaksanaan pilkades yang carut-marut di desa juruan laok kecamatan Batu Putih. Kendati pelaksanaannya tetap berlanjut dan kepala desa terpilih sudah dilantik tapi tetap menyisakan persoalan moral-hukum terkait kebijakan pemkab yang ditengarai mengamputasi hak masyarakat dengan berlakunya poin (nilai) yang sangat kontoversial. Kedua; Mutasi jabatan yang underdog dan kacau. Banyaknya pejabat yang dimutasi tidak sesuai kompetensi dan regulasi ASN membuat semua pihak terusik. Sebagai konsekwensinya mereka berani dan terang-terangan menentang kebijakan bupati yang dianggap tidak realistis dan terkesan oportunis. Atas kebijakan tersebut sudah pasti pejabat yang dimutasi akan menagalami personal offended dan wajar melakukan geliat penolakan yang saat ini justru bupati akan menjadi common enemy.

Bila ini yang terjadi, legesi kepemimpinan bupati yang kyai sama sekali tidak ada yang layak dibanggakan. Alih-alih yang terjadi membuat semua pihak harus rela mereview ulang, karena tidak semua kyai dengan segala keterbatasannya punya kemampuan menjadi nahkoda birokrasi. Harapan sumenep menjadi lebih baik kini pupus dalam ketidak pastian.

Tulisan ini murni hasil kajian pribadi dan tidak ada niatan untuk anti kyai.

Oleh: Jeky Maulana (MADURAKU.COM)