HaMas: Hari Antikorupsi Momentum Introspeksi Diri

oleh -

MADURAKU.COM – Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan Haji Maskur Rasyid menyatakan, Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan menanamkan komitmen akan pentingnya kejujuran.

“Tidak ada salahnya jika kita menjadikan Hari Antikorupsi ini sebagai pijakan dan komitmen bagi kita semua untuk terus berupaya memerangi korupsi dengan cara saling mengingatkan diantara kita,” kata “HaMas” sapaan akrab Haji Maskur.

Dalam diskusi terbatas dengan sejumlah aktivis muda Pamekasan, Senin (9/12/2019) malam potensi korupsi terbuka bagi siapapun, dan profesi apapun, karena hal itu merupakan dinamika kehidupan.

Hanya saja yang perlu menjadi perhatian menurut dia adalah bagaimana upaya menekan perbuatan korupsi tersebut semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kejujuran.

“Maka jargon ‘Jujur Itu Hebat’ menurut hemat saya penting untuk terus disuarakan, sebagai upaya untuk meningkatkan aura positif bagi diri kita masing-masing dalam melawan potensi korupsi tersebut,” katanya.

Hari Antikorupsi diperingati setiap tanggal 9 Desember. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

Korupsi sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi.

Majelis itu mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang kompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemberlakuan Hari Anti Korupsi Sedunia secepatnya.

Di Indonesia sebagaimana dilansir dari laman Anti-Corruption Clearing House (ACCH) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi dan dilanjutkan hingga Era SBY dan saat ini.

Salah satu bentuk aksi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk komitmen atas upaya pemberantasan korupsi ini adalah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas.

HaMas mengatakan, semangat lembaga negara untuk memberantas korupsi sudah digaungkan, sehingga perlu terus didukung sebagai bagian dari misi mewujudkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik yang senantiasa berorientasi pada terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai oleh SWT. (MADURAKU.COM)