Sebuah Catatan: Ancaman dan Momentum Pilkades Serentak Sumenep

oleh -
Foto: Rasadi (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wiraraja Sumenep)

MADURAKU.COM, H-2 perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak 2019 di Kabupaten Sumenep sudah mulai memasuki zona tidak nyaman. Zona tidak nyaman tersebut jika diibaratkan dalam sebuah pertandingan/permainan sepak bola, sudah memasuki masa-masa menit terakhir (Last Minute). Usai atau pada saat permainan/pertandingan berlangsung, peluit panjang biasa dibunyikan oleh seorang wasit sebagai pertanda (ada pelanggaran atau pertanda bahwa waktu bermain sudah selesai). Jika dalam pertandingan/permainan sepak bola tersebut terjadi sebuah pelanggaran. Sebagai seorang penonton, mereka hanya bisa memberikan semangat (yel-yel) dan melihat dari luar lapangan saja. Para penonton tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang berhak mendapat kartu kuning atau kartu merah. Penonton juga tidak bisa menyuruh, kapan bola itu ditendang, atau kapan pemain bisa melakukan umpan. Intinya, semua keputusan itu ada ditangan para pemain, pelatih, dan seorang wasit. Penonton ya hanya seorang penonton

Sebagai seorang penonton

Kabupaten Pamekasan yang berjuluk Kota Gerbang Salam sudah menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 secara serentak pada Rabu (11/9/2019) yang lalu. Kini, giliran Kabupaten Sumenep yang rencananya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak 2019

Ajang pesta demokrasi tingkat desa tahun 2019 di Kabupaten Sumenep ujung timur pulau Madura tersebut, dari total 226 Desa yang tersebar diantara 27 Kecamatan dibagi menjadi 2 tahap, yakni; Tahap pertama tanggal 7 November 2019 yang meliputi 174 Desa didaratan, dan tahap keduanya tanggal 14 November 2019 yang melibatkan 52 Desa dikepulauan

Ratusan kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) dari total 226 Desa yang ada diKabupaten Sumenep, sudah mulai mendaftarkan dirinya dan siap berkontestasi dalam kursi panas Pilkades 2019. Ratusan Cakades tersebut bersaing untuk menjadi orang nomer satu di desanya masing-masing. Demi meraup suara sebanyak-banyaknya dari rakyat Desa. Slogan demi slogan manis yang dilumuri visi-misi mulai terpajang disudut-sudut jalan pelosok Desa. Dari mulai Banner hingga berbagai macam model Sticker turut mewarnai komposisi kampanye para Cakades. Entah uang dari mana Cakades itu habiskan demi meraup keuntungan suaranya

Tidak hanya itu saja, komposisi media sosial-pun juga turut digencarkan oleh para Cakades demi menampung suara millenial dan para pemuda didesanya. Mulai dari komponen Facebook, Instagram, Twitter, hingga membuat vlog dukungan atas dirinya menjadi model dan strategi baru bagi Cakades di wilayah Kabupaten Sumenep untuk tetap eksis mendapat suara dan dukungannya

Secara nyata, menjadi orang nomor satu dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya didaerahnya, bagi mereka (Cakades) adalah sebuah tujuan. Selain dihormati karena menjadi orang nomor satu di desanya. Harapan terbesar juga muncul akibat dari kewenangan yang disediakan bagi Kades terbilang menggiurkan. Maka sangag tidak mengherankan juga kalau banyak pihak, mulai dari para politisi, tokoh pemuda, perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, para pengusaha hingga pensiunan ASN mengincar posisi Kepala Desa. Namun, untuk menjadi orang nomor satu tersebut bukan perkara yang mudah, bukan sekedar seperti membalikkan telapak tangan. Tantangan dan ancaman pra/pasca pemilihan kepala desa kerapkali hadir

Kasus-kasus Unik Menjelang Pilkades Serentak Sumenep 2019

“Ibarat sebuah pohon, semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin kencang pula badai dan angin itu menghembusnya”. Begitulah kira-kira ungkapan yang pantas bagi Cakades dan para pendukungnya. Kontestasi perhelatan politik 5 tahunan disetiap Desa diKabupaten Sumenep tidak selalu berjalan seperti yang pemerintah dan pembuat kebijakan inginkan, berjalan mujur dan lancar tanpa masalah. Mujur dan lancar tanpa masalah itu alias (Luber dan Jurdil) Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas dalam Pemilu)

Sebelum kita ke asas Luber & Jurdil, Kasus-kasus yang unik dari sekian ratus kasus menjelang Pilkades serentak Sumenep 2019, salah satu di antaranya kasus yang menarik adalah sebagai berikut: Pertama, karena si suaminya telah sukses menjadi Anggota Dewan dan pasti sudah mempunyai para pendukung yang banyak, maka istrinyapun maju mengikuti pilkades. Kedua, yang unik juga di sejumlah Desa diKabupaten Sumenep, Pilkades hanya diikuti oleh dua Calon Kades (Cakades) yang mana keduanya masih berstatus sebagai suami istri atau masih memiliki ikatan dalam hubungan keluarga

Contoh keunikan yang pertama itu, dari suksesnya suami atau istri menjadi Anggota Dewan, mengajarkan pada publik. Bahwa hirarki Dinasti Politik di Kabupaten Sumenep masih kental, dan lebih dari pada itu ialah untuk memperbesar pengaruh dari seseorang atau suatu keluarga di lingkungannya. Sementara, contoh yang kedua, agar Pilkades tetap bisa dilaksanakan dan jabatan kades bisa diraih, kalau tidak oleh yang berhasrat menjadi kades, setidaknya jabatan tersebut dijabat oleh keluarganya sendiri (Kades suaminya, Sekdes istrinya, Kaur anaknya), seperti arisan keluarga

Bagi mereka (warga desa), pilkades lebih ramai dari pada pemilu, karena yang terlibat didalamnya adalah mereka orang-orang yang dikenal, yang hampir setiap harinya bertemu. Sementara itu juga, pilkades juga akan lebih memiliki dampak nyata dan langsung bagi warga desa. Misalnya menduduki jabatan sebagai perangkat desa, kemudahan dalam menggarap tanah, membangun infrastruktur dan lain sebagainya

Ancaman Pilkades Serentak 2019;
Kontestasi pilkades Sumenep ternyata masih menuai beberapa ancaman. Salah satu ancaman itu hadir dari mulai beberapa birokrasi tingkatan. Seperti panitia penyelenggara pilkades, regulasi peraturan-peraturan yang masih menuai kontroversi, hingga para kontestan Cakades dan tim sukses juga ikut terlibat didalamnya

Gelombang Protes Demontrasi

Selasa, 8 Oktober 2019 yang lalu. Ribuan masyarakat dari Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih melakukan aksi demontrasi didepan Kantor Bupati Sumenep, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Hingga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menjadi tempat bagi para ribuan masyarakat untuk meluapkan kebebasan berpendapatnya demi menuntut keadilan bagi salah satu Cakades dalam pesta demokrasi. Setidaknya, mereka menuntut atas regulasi baru Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 yang didalamnya memuat tentang aturan skoring atau sistem poin pengalaman bagi mereka para Cakades. Mereka menilai, bahwa panitia pilkades didesanya tersebut tidak cermat dalam melihat aturan skoring atau sistem poin

Sistem Skoring Pilkades Serentak Sumenep 2019

Regulasi dan aturan skoring dan sistem poin tersebut bergulir dan menuai protes dari banyak kalangan aktivis dan akademisi di Kabupaten Sumenep. Jauh-jauh hari sebelum itu terjadi, 26 September 2019, DPRD Sumenep mengajukan Hak Interpelasinya terkait dengan aturan pilkades. Setidaknya, dari tujuh Fraksi. Lima fraksi diantaranya; fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem-Hanura, dan fraksi PDI Perjuangan mengajukan Hak Interpelasinya tentang aturan pilkades serentak yang dinilainya bermuatan politis, ada peluang bagi incumbent kembali menjabat, hingga hadirnya sistem skoring yang memberi peluang bagi mantan Kades dari unsur pemerintahan desa mendapatkan poin yang tinggi

Sementara, dua fraksi yang tidak ikut mengajukan Hak Interpelasinya yaitu fraksi PKB, dan fraksi PBB.

Teror Panitia Pilkades

Dua hari sesudah itu, pasca ribuan masyarakat melakukan aksi demontrasi didepan Kantor Bupati, Dinas DPMD, hingga DPRD Sumenep. Jumat, 11 Oktober 2019 yang lalu. Rumah dari Hartono (Ketua panitia Pilkades) Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih dibakar oleh orang tak dikenal. Pembakaran atas rumah panitia Pilkades di Desa Juruan Laok tersebut adalah satu dari sekian teror intimidasi yang hingga kini masih menjadi momok menakutkan di masyarakat sekitar

Ledakan Bondet/Bom Ikan

Tidak sampai disitu saja, ancaman terhadap fisikpun masih terus bergulir diantara rentetan Pilkades 2019. Jumat, 2 November 2019, ancaman terhadap fisik dengan menggunakan Bondet atau Bom ikan telah terjadi di Dusun Ruberru, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Akibat dari ledakan Bondet atau bom ikan tersebut 2 orang mengalami luka ledakan yang cukup parah. Sementara, bom ikan tersebut meledak dirumah Moh. Maliki Desa Prenduan

Deklarasi Damai Pilkades

Banyak pihak yang berharap bahwa kontestasi Pilkades yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Sumenep kali ini akan berjalan dengan damai, lancar dan demokratis. Olehnya, sebagai salah satu dari strategi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep beserta pihak-pihak yang berkepentingan menggelar Deklarasi Damai Pilkades di Gedung Korpri pada Rabu, 23 Oktober 2019. Total ada 654 para Calon Kepala Desa (Cakades) yang ikut dalam deklarasi damai pilkades tersebut

Pilkades yang dilaksanakan secara serentak merupakan momentum bagi warga Desa untuk dapat menentukan pemimpinnya dimasing-masing Desa. Idealnya, sang pemimpin adalah sosok yang berkompeten, berintegritas serta memiliki cita-cita memajukan Desanya. Singkat kata, Kades itu yang berperan bukan justru baperan. Oleh karena itu, warga desa juga harus jeli dalam menggunakan hak pilihnya. Jeli dan waspada.Tidak salah dalam memilih

Pilkades disebut damai dan demokratis jika tidak ditemui adanya intimidasi atau bagi-bagi uang. Tanpa hal itu, warga Desa bebas dalam memilih, seperti asas dalam pemilu (Luber & Jurdil). Warga bebas memilih calon pemimpinnya dengan pikiran dan hati yang lebih jernih

Rasadi (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wiraraja Sumenep). (MADURAKU.COM)