Konten Media dan Hegemoni Oligarki di Bumi Sumekar (3)

oleh -

Kehadiran media sosial seperti facebook, twitter, youtobe, instagram dan lain sebagainya, memiliki dampak penting pada upaya masyarakat dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Sebab, melalui media sosial ini, masyarakat bukan hanya sebagai konsumen informasi, akan tetapi juga menjadi produsen informasi. Artinya, masing-masing pemilik akun media sosial adanya produsen informasi.

Secara otomatis, maka akses untuk mendistribusikan informasi oleh masing-masing individu sangat mudah. Jika di media massa, seperti surat kabar, majalah, tabloid, televisi dan radio, produsen informasi hanya wartawan atau reporter, tapi di media sosial adanya semua orang yang memiliki akun media sosial. Kehadian media baru (new media) ini jelas juga membawa pola perubasan penting dalam dunia informasi kita.

Informasi tidak perlu lagi dicari, karena disamping adanya media sosial, teknologi pendukung seperti telepon pintar yang menyajikan berbagai jenis platform media sosial semakin banyak. Disatu sisi, perkembangan teknologi informasi ini berbanding lurus dengan perkembangan media massa dalam jaringan (daring) atau media online.

Keterbukaan informasi publik pascareformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk membuat media massa, sebagai konsekwensi logis dari pembungkaman media selama kepemimpinan Orde Baru.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatikan menyebutkan, bahwa ada sekitar 2.000 media cetak hingga 2017 yang ada dan beredar di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut yang terverifikasi hanya sebanyak 321 media, dan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 1.842 media cetak.

Sedangkan media yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah media online, yakni sebanyak 43.300 media ciber pada tahun yang sama, yakni 2017. Dari jumlah tersebut yang terverifikasi hanya 168 media. Jumlah ini meningkat lagi pada tahun 2018, yakni sebanyak 67.100 media, dengan jumlah media terverifikasi sebanyak 233 media.

Di bidang media elektronik, terdata sebantak 674 media radio dengan jumlah media yang terverifikasi sebanyak 533 media, sedangkan televisi sebanyak 523 media, dan yang terverifikasi sebanyak 492 media.

Fenomena Media Lokal
Kebebasan pers yang digaungkan saat reformasi yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ternyata disatu sisi menjadi fenomena tersendiri bagi dunia pers kita di Indonesia. Sebab, momentum itu langsung dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang hendak menjadi pers sebagai alat beraktualisasi diri. Tak terkecuali di Kabupaten Sumenep, di Pulau Madura, Jawa Timur ini.

Kondisi pers di kabupaten paling timur di Pulau Garam ini, diantaranya tidak sedikit yang mirip dengan industri rumah tangga (home industry). Misalnya, susunan redaksinya terdiri dari personel dalam satu keluarga, lalu pemimpin redaksi merangkap jabatan, seperti wartawan yang juga merangkap sebagai redatur, bahkan kantor medianya pun cenderung portabel.

Tak ada prasyarat pokok untuk menjadi seorang wartawan bagi media-media lokal semi home industri ini. Siapa saja, mudah menjadi wartawan, kendatipun tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang jurnalisme yang memadai, dan tidak paham akan kode etik jurnalis. Cerita nyata seorang tukang parkir kemudian menjadi wartawan, seperti yang sering menjadi perbincangan wartawan di Kabupaten Sumenep, bukan cerita fiktif, akan tetapi nyata. Dengan demikian, minus kompetensi dianggap hal yang biasa.

Wartawan berstandar ganda, seperti merangkap menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengacara, bahkan ada yang dari preman adalah bagian dari realitas jurnalis di kabupaten paling timur di kabupaten dengan slogan Kota Sumekar ini.

“Ketika kondisinya memang seperti ini, maka wajar apabila banyak perusahaan media yang tidak memenuhi standart undang-undang, dan tulisannya tidak benar secara ejaan bahasa, bahkan abai terhadap keseimbangan dalam penyajian berita konflik,” kata Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep Moh Rifai yang juga menjadi narasumber dalam acara diskusi media bertajuk “Analisis Konten Media: Demam ‘Ecek-ecek’ dan Hegemoni Oligarki di Tanah Sumekar” pada 12 Oktober 2019 itu.

Jika mengacu kepada standar ideal sebagai institusi yang menjadi pilarkeempat dalam sistem negara yang menganut demokrasi, profesionalis menjadi hal penting, disamping kompetensi wartawan yang harus memadai. Sementara, idealitas sebagian media lokal di Kabupaten Sumenep, cenderung belum memenuhi itu semua, bahkan masih ada kantor media massa yang bersama dengan kantor LSM, kontraktor, bahkan satu ruangan dengan toko.

Kecepatan informasi cenderung lebih diutamakan daripada akurasi isi informasi dan ketepatan penulisan berita. Sehingga wajar jika isi media massa, terutama online cenderung abai pada kaidah tata bahasa yang baik dan benar. (MADURAKU.COM)

Tulisan ini disarikan dari diskusi media bertajuk “Analisis Konten Media: Demam ‘Ecek-ecek’ dan Hegemoni Oligarki di Tanah Sumekar” pada 12 Oktober 2019 di warung Upnormal, Sumenep dengan narasumber Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz dan Penasihat PWI Sumenep Moh Rifai.