Konten Media dan Hegemoni Oligarki di Bumi Sumekar (2)

oleh -

MADURAKU.COM – Keberadaan media sosial memiliki peran penting dalam penyebaraninformasi. Sebab melalui media sosial, masyarakat lebih cepat bisa mengakses informasi. Melalui media sosial, setiap orang juga bisa menyampaikan informasi, tanpa harus melalui proses yang rumit, sebagaimana menyampaikan informasi melalui media massa. Ini semua terjadi, karena perkembangan pesat teknologi yang sering disebut dengan era digital.

Era digital yang ditandai dengan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi terus berlangsung dan berkembang begitu cepat dan semakin canggih, dimulai antara lain dari penemuan bluetooth (2001), Mozilla (2002), Skype (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), Apple iPhone (2007), Google Android (2008), Apple iPad (2010), Instagram (2010), Google Glass (2012), Google Driverless Car (2012), Sophia the artificial intelligence robot (2015), Tesla Model 3 (2016), dan masih diprediksi akan terus berkembang inovasi teknologi baru lainnya.

Inovasi teknologi dengan pemanfaatan media sosial, demikian Eddy Cahyono Sugiarto (2018) menjadikan arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, pola-pola komunikasi linier mulai digantikan dengan pola-pola komunikasi simetris, real time melintas batas ruang dan waktu, dengan mengedepankan kecepatan, sekaligus menandakan pola komunikasi dewasa ini sesungguhnya telah memasuki fase interactive communication era, sebagaimana katagorisasi Everett M Rogers, fase lebih lanjut dari pengembangan era telekomunikasi dengan menjadikan penggunaan internet sebagai media baru (new media).

Perkembangan era digital dengan masifnya penggunaan internet sebagai media baru (new media), membawa konsekuensi pergeseran karakter khalayak menjadiaudience, khalayak tidak lagi obyek pasif, namun dapat berperan menjadi produsen informasi (Prosumer), masyarakat sebagai khalayak tidak lagi pada posisi obyek yang dideterminasi media massa arus utama, tetapi lebih jauh dapat berperan memproduksi berita dan membentuk opini publik via platform media sosial.

Melalui media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring (networking society) yang ditandai dengan munculnya jurnalisme warga (citizen journalism), fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus berperan membentuk opini publik.

Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru, tidak lagi hanya sekedar berperan sebagai kanal menyampaikan pesan dan menyerap informasi, tetapi lebih jauh berperan dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik, mempengaruhi pengambilan keputusan institusi, kelompok masyarakat dan turut andil dalam pengembangan kesadaran kolektif opini publik.

Bahkan, Aylin Manduric dalam tulisannya “Sosial Media as a tool for information warfare” menyatakan bahwa media sosial sebagai senjata pemusnah massal dan pemicu timbulnya konflik, berperan sebagai senjata kata-kata yang mempengaruhi hati dan pikiran audiens yang ditargetkan.

Melalui media sosial, berbagai informasi membanjiri ruang publik media sosial , arus informasi yang deras tanpa batas tersebut , ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, media sosial satu sisi dapat bersifat positip apabila dimanfaatkan secara benar, untuk mengedukasi masyarakat dan mengoptimalkan manfaat praktis media sosial, bagi peningkatan pembangunan bangsa.

Memang pada satu sisi, pemanfaatan media sosial berperan dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi dan membangun sinergi antar segenap komponen bangsa, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditengah persaingan antara bangsa yang semakin tajam, dampak positip media sosial, antara lain terlihat dari bergeraknya aktivitas ekonomi rakyat, disektor pariwisata tidak lagi didominasi oleh koorporasi besar, namun berkembang desa wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal, home stay dan lain-lain.

Dampak positip pemenfaatan media sosial juga ditandai dengan berkembangnya marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli, e-comerce, UMKM yang memanfaatkan toko online, gojek, rental mobil rumahan dan berkembangnya economic sharing resources sehingga semakin masifnya start- upbisnis, yang membuka peluang usaha baru, menciptakan pasar baru dan menggunakan sarana promosi baru yang efektif dan efesien berkat pemanfaatan positip media sosial.

Namun disisi lain pemanfaatan media sosial juga dapat kontra produktif, apabila ruang publik disesaki oleh informasi yang yang berseliweran melalui media sosial dengan hoax, informasi palsu (fake news) dan informasi keliru (falsenews) yang memiliki daya rusak yang dashyat karena penyebarannya yang sangat cepat tanpa batas dan mampu membangkitkan emosi yang sangat kuat.

Dengan merebaknya fenomena post truth apabila tidak diantisipasi dengan mitigasi yang terencana dan terukur, juga akan berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat, ditandai dengan semakin viralnya pemberitaan yang tendensius mengusung sentimen agama, ras dan kelompok kepentingan yang dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam memacu keberlanjutan pembangunan nasional, merawat NKRI guna meningatkan kesejahteraan rakyat.

Fenomena Post-Truth
Frasa post-truth ini awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperebutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut post-truth politics.Istilah post-truth pertama kali diperkenalkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia.

Tesich melalui esainya pada harian The Nation (1992) menunjukkan kerisauannya yang mendalam terhadap fenomena post-truth, dengan maraknya upaya memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan bahkan mendegradasi fakta dan data informasi yang objektif.

Dengan demikian, maka dapat dimaknai bahwa, secara sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran.

Dalam perkembangannya istilah post-truth menjadi semakin populer akhir-akhir ini, ketika para penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai word of the year tahun 2016.

Post-truth menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Era post-truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media main­stream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi.

Maka sudah selayaknya kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sebagian kecil saja contoh bagaimana fenomena post-truth mempengaruhi kehidupan pada berbagai bangsa , dari kasus yang terjadi di Ukrania, Rusia, Inggris, Amerika Serikat.

Di Ukraina tumbangnya presiden Ukraina diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev, di Rusia, Presiden Putin memanfaatkan medsos sebagai kampanye terselubung kepada negeri tetangganya seperti Ukraina, Prancis, dan Jerman.

Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan google, facebook dan twitter dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Di Inggris referendum Brexit secara efektif menggunakan medsos seperti facebook untuk memasang iklan. Bahkan Trump juga menggunakan medsos untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50.000-60.000 iklan yang berbeda di medsos, utamanya di facebook.

Post-truth sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat sehingga bagi yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan.

Berita/informasi yang disampaikan, meskipun menjanjikan sesuatu yang indah dan menyenangkan, belum dapat dikatakan suatu kebenaran, sebaliknya, bukan pula sesuatu yang nyata akan terjadi, apabila diungkapkan berupa ancaman atau sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan serta menciptakan kondisi yang tidak produktif.

Salah satu faktor yang menjadi katalisator berkembangnya post-truth adalah kehadiran teknologi informasi yang berimplikasi pemanfaatan media sosial yang tidak tepat, teknologi digital telah mampu menciptakan realitas sendiri, sesuai dengan agenda setting kelompok kepentingan atau menurut ilmu simiotika, keadaaan ini berdampak pada terpisahnya antara penanda (signifier) dengan petanda (signified).

Peran media sosial melalui algoritma juga secara tidak langsung memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat post-truth. Algoritma media sosial berperan dalam menciptakan kondisi yang disebut echo-chamber. Echo-chamber (ruang gema) adalah kondisi di mana seseorang menerima informasi, ide, dan gagasan yang homogen secara terus-menerus, sedangkan pandangan lain tidak masuk dalam ‘ruang’ tersebut.

Algoritma seolah-olah menjadi “filter buble“. Algoritma filter buble mengkondisikan pengguna mendapat informasi sesuai dengan riwayat penggunaannya, secara perlahan tapi pasti informasi yang dipasok disesuaikan dengan dengan preferensi yang dikehendaki, sedangkan yang tidak sesuai akan tersortir secara otomatis.

Eksternalitas dari algoritma tersebut tak dibayangkan adalah masyarakat akan hanya mendapat informasi yang bersifat banal dan parsial. Dampaknya adalah penguatan identitas dan polarisari masyarakat yang semakin tajam dan berpotensi memantik konflik yang berkepanjangan.

Dalam konteks lokal Sumenep bisa dilihat dalam kasus “media ecek-ecek” yang kemudian dianggap oleh sebagian insan pers lebih penting dibanding upaya interpelasi yang hendak dilakukan DPRD setempat, sehingga status yang ditulis oleh anggota DPRD setempat tersebut menjadi berita viral dibanding berita interpelasi.

Pesatnya perkembangan media sosial, diakui memang berimplikasi pada kurangnya perhatian publik pada media massa. Kecepatan informasi di media sosial menjadi salah satu pemicu, mengapa khalayak merasa lebih bisa memenuhi kebutuhan informasi melalui media sosial dibanding media massa, meskipun secara substantif mereka juga mengakui bahwa kebenaran informasi di media sosial masih perlu diuji, dan diseleksi, bahkan tidak sedikit yang bernuansi bohong. (Bersambung ke-3)