Konten Media dan Hegemoni Oligarki di Bumi Sumekar (1)

oleh -

MADURAKU.COM – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan insan pers di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Sabtu (12/10/2019) malam mendiskusikan tentang konten media dan hegemoni oligarki, dan dampaknya terhadap optimalisasi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Sulaisi Abdurrazaq dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura itu, menghadirkan narasumber Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep Moh Rifai dan Ketua PWI Pamekasan Abd Aziz.

Ia menyampaikan materi bertema “Media Massa dan Sosial di Era Disruptif”. Pewarta Perum LKBN Antara ini menjelaskan membandingkan tentang peran media dan wartawan di masa lalu, dengan saat ini, termasuk fenomena media baru (new media), seperti jejaring sosial facebook, twitter, youtobe dan lainnya. Sedangkan Moh Rifai memaparkan tentang fenomena media di tingkat lokal Sumenep.

Abd Aziz memulai materinya dengan terlebih dahulu memutar tentang cuplikan lagu berjudul “Wartawan Ratu Dunia” yang diciptakan oleh Ali Abu Haidar dan dinyanyikan crew orkes gambus Nasidaria, Maya.

Lagu ini menjelaskan peran dominatif wartawan yang menyebutkan, bahwa apa saja yang dikatakan wartawan, maka akan mempengaruhi pembaca koran.

“Bila wartawan memuji, dunia ikut memuji, bila wartawan mencaci, dunia ikut membenci, wartawan dapat membina pendapatkan umum di dunia,” demikian cuplikan lagu yang direkan oleh Menara Record ini.

Melalui lagu ini, Aziz menunjukkan kepada audien bahwa wartawan memiliki peran dominan dalam ikut mengarahkan persepsi publik melalui pemberitaan yang ia tulis dan diterbitkan oleh media. “Tapi ini dulu, saat media masih cetak dan elektronik, yakni televisi dan radio belum ada media online seperti sekarang,” katanya.

Jurnalis lulusan Program Studi Media pada jurusan Media dan Komunikasi FISIP Unair Surabaya ini selanjutnya memulai pembahasan dengan memaparkan empat sistem pers dunia yang berlaku, yakni Pers Otoriter, Liberal, Komunis dan Tanggung Jawab Sosial.

“Dan sistem pers kita pada posisi yang keempat ini. Tapi tiga di antara juga pernah berlaku di negeri ini, sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi, sejak Orde Lama, dan Orde Baru,” katanya.

Aziz selanjutnya menjelaskan satu persatu dari keempat sistem pers dunia tersebut, mulai dari Pers Otoriter, Liberal, Komunis, hingga pers dengan sistem tanggung jawab sosial.

Pers Otoriter, menurut dia, bukan sebagai alat control pemerintah tetapi sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Pers dalam konteks ini, tidak boleh mengkritik alat alat negara dan penguasa, dan pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Rakyat, dalam pers otorites, tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, maka rakyat menyampaikan kritik akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah.

Pada Pers liberal, pers cenderung lebih melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan), politik, hak warga negara dan hiburan. Cirinya, publikasi bebas dari setiap penyinsoran pendahuluan, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin, serta kecamatan terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dipidana. Pada Pers Liberal, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi dan wartawan punya otonomi profesional dalam berorganisasi.

Sementara pada Pers Komunis, media berada pada pengendalian kelas pekerja dan tidak dimiliki secara pribadi. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum. Fungsi pers, dalam Pers Komunis sebagai alat melakukan indoktrinasi massa, dan salah satu aspek penting dalam teori pers komunis adalah menekan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi.

Ciri pers tanggung jawab sosial adalah, berita yang disajikan dapat dipercaya, lengkap, cerdas (dalam konteks memberikan makna), dan tidak boleh menyajikan berita bohong. Pers juga sebagai instrumen pendidikan, dan mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat, menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejahatan atau mengandung penghinaan kepada kelompok, suku, agama, dan ras. Hubungan pers dan masyarakat dalam pers tanggung jawab sosial ini adalah saling menguntungkan, dan hubungan pers, masyarakat, dan pemerintah merupakan satu kesatuan

Setelah memaparkan empat sistem pers ini, Aziz selanjutnya membahas tentang teori komunikasi pers yang digagas oleh Lasswell yang pada intinya menekankan pada siapa yang menyampaikan informasi (who), dia menyarakan apa (say what), dan informasi yang disampaikan itu melalui saluran media apa (in wich channel) dan informasi tersebut disampikan untuk siapa (to whom) dan efek dari informasi yang disampaikan kepada khalayak seperti apa (with what effect).

“Teori ini menyebutkan bahwa isi media adalah pancaran dari realitas yang terjadi sebenarnya di lapangan, dan jurnalis hanya menyampaikan apa yang terjadi, tanpa adanya kepentingan apapun,” kata Aziz.

Teori Lasswell ini, sambung Aziz, menyakini, bahwa jurnalis dan isi media merupakan fakta yang sebenarnya, dan tidak ada distorsi apa yang tersaji dalam sebuah berita. “Tapi apa memang seperti itu media?,” tanya Aziz dalam kesempatan itu.

Ia selanjutnya mengajak audien untuk memperlajari tentang teori hirarki pengatuh atas isi media, yang merupakan antitesis dari teori komunikasi media yang dikemukakan oleh Lasswell.

Teori oleh dikemukan oleh Pamela Soemaker dan Stephen D Reese ini menyebutkan bahwa isi media tidak lahir dari ruang hampa yang bebas kepentingan. Isi media, justru lahir dari lima hal mempengaruhinya dan kelimanya saling terkait antara satu dengan lainnya yang oleh Soemaker dan Reese dibagi dalam lima level.

Kelima hal itu meliputi, level individul (individual level), rutinitas level (media routines level), level organisasi (organization level), level etramedia (extramedia level) dan level ideologi (ideological level).

“Teori ini menjadi penting untuk saya jelaskan dalam studi media ini, karena isi media diasumsikan memiliki implikasi penting dalam perubahan sosial. Disamping itu, teori ini juga menarik karena menawarkan perspektif alternatif dalam memahami isi media, yang sebelumnya lebih sering dilihat sebagai sesuatu yang netral dalam melaporkan realitas, atau setidaknya dianggap menyajikan representasi yang fair tentang realitas, tanpa distorsi atau setidaknya dengan distorsi minimal,” kata Aziz.

Dalam perspektif sebelumnya, sambung dia, media diasumsikan pasif, sekadar medium (media as channels), yang hanya menyampaikan realitas apa adanya, bertumpu pada konsep-konsep positivistik seperti objektivitas, dan tidak membawa dampak pada perubahan sosial.

Tapi, dalam teori Shoemaker dan Reese berangkat dari asumsi media berperan aktif membentuk realitas, media as participants, bahwa media tidak netral bahkan bisa memanipulasi realitas melalui penekanan atau penghilangan elemen-elemen tertentu dari realitas, dan memosisikan media massa sebagai agen perubahan sosial.

Dengan asumsi ini, sambung dia, Shoemaker-Reece membawa teorinya sebagai alternatif atau bahkan kritik terhadap teori-teori media (jurnalistik) mainstream yang cenderung posivistik.

Dengan wawasan teori tersebut, Ketua PWI Pamekasan ini berupaya untuk menyajikan nuansa baru kapala kalangan aktivis di Sumenep, bahwa media sejatinya syarat akan kepentingan, sehingga kesadaran kolektif di kalangan aktivis tentang posisi dan peran media, dan seharusnya dilakukan menjadi penting untuk diketahui.

Melalui teori ini, para aktivis dan insan pers di Sumenep diajak untuk memahami peran sebenarnya pers dalam ikut membuat kebijakan politik, membentuk opini publik berdasarkan kepentingan dengan melihat unsur-unsur terkait dalam lima level yang menurut Soemaker dan Reese saling terkait dalam menentukan isi dan arah berita media massa.

Media Sosial
Usai membahas teori Lasswell tentang pola distribusi informasi dalam isi media dan membandingkannya dengan teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media yang digagas oleh Soemaker dan Reese, Abd Aziz selanjutnya membahas tentang media sosial atau yang biasa disebut new media (media baru).

New Media, sambung mantan Ketua Bidang Pembinaan Anggota (Kabid PA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini, merupakan dampak dari implementatif dari revoluasi industri 4.0, seiring dengan perkembangan industri informasi yang ditandai dengan perkembangan dunia internet.

Media baru atau media sosial ini, membuka ruang seluas-luasnya bagi penyebaran informasi di dunia internet, sehingga semua orang bisa menjadi produsen informasi.

Aziz selanjutnya menjelaskan secara detail tentang sifat dan karakter media sosial. Antara lain, Komunikasi cenderung dialogis. Ruang kritis secara langsung dalam konten media sosial tersedia, sehingga konsumen berita bisa menyampaikan komentar langsung atas isi konten media yang disajikan melalui media sosial tersebut. “Di media massa kita tidak menemukan itu,” katanya.

Berikutnya, semua orang merupakan produsen informasi (pewarta) dalam media sosial. Ini berbeda dengan media massa, dimana produsen informasi hanya terbatas pada pewarta atau wartawan dari media tersebut.

Karena itu, sambung dia, maka ketika semua orang merupakan produsen informasi, konsekwensinya adalah akurasi isi informasi yang disampaikan dalam media sosial, cenderung tak bisa dipertanggung jawabkan. Ciri lainnya dalam media sosial menurut dia adalah “cyber bulliying”.

“Maka cemoohan dan komentar-komentar yang cenderung tidak bagus, sering menghiasi dunia media sosial yang ada saat ini, baik itu di facebook, twitter, ataupun jenis media sosial lainnya,” katanya, menjelaskan.

Yang menjadi pembeda pokok antara media sosial dengan media massa menurut dia, karena algoritma yang digunakan adalah pada ruang bergema. Ruang gema (echo-chamber) menurut Aziz adalah kondisi di mana seseorang menerima informasi, ide, dan gagasan yang homogen secara terus-menerus, sedangkan pandangan lain tidak masuk dalam ‘ruang’ tersebut.

Algoritma ini mengkondisikan pengguna mendapat informasi sesuai dengan riwayat penggunaannya, secara perlahan tapi pasti informasi yang dipasok disesuaikan dengan dengan preferensi yang dikehendaki, sedangkan yang tidak sesuai akan tersortir secara otomatis. Eksternalitas dari algoritma tersebut tak dibayangkan adalah masyarakat akan hanya mendapat informasi yang bersifat banal dan parsial. Tentu, dampaknya adalah penguatan identitas dan polarisari masyarakat yang semakin tajam dan berpotensi memantik konflik yang berkepanjangan.

Karena alogritma yang dibangun dalam media sosial pada homogenitas penggunanya, maka sentimen dan emosional pengguna lebih mengemukan dibanding fakta kebeneran yang sebenarnya, atau yang diistilahkan dengan “Post-truth“.

Post truth ini, menurut dia, menunjukkan suatu keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik bila dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.

“Maka menjadi wajar jika yang cenderung viral di media sosial yang menyangkut kejadian yang menyentuh emosi, karena agoritma yang dibuat dalam medsos memang seperti itu,” kata Pewarta Perum LKBN Antara di Pulau Madura ini.

Fenomena Media Sosial ini, sambung Aziz, merupakan fenomena baru, sekaligus tantangan bagi insan pers. Tantangan yang dimaksud menurutnya, karena substansi media massa pada kebenaran substantif, kendatipun disatu sisi tidak bisa dipungkiri adanya unsur kepentingan seperti individu, rutinitas media, organisasi, ektra media dan ideologi, sedangkan media sosial pada ruang gema tersebut.

Fenomena “ecek-ecek” yang merupakan pernyataan pimpinan DPRD Sumenep dan menjadi viral di media sosial menurutnya merupakan fenomen media sosial, sehingga jika ada insan pers yang berupaya menarik hal itu pada ranah media massa, jelas tidak akan nyambung, karena bukan hal yang substantif dan bernuansa kepentingan publik.

“Justru dengan memviralkan pernyataan ecek-ecek itu, malah menghilangkan substansi persoalan yang sebenarnya yang harus dikawal oleh media, yakni interpelasi tentang pilkades,” katanya, menjelaskan. (Bersambung ke-2)