KORUPSI DI ZAMAN NALAR

oleh -

GERAKAN mahasiswa menolak Revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Kemasyarakatan dan sejumlah RUU bermasalah lainnya di tahun 2019 ini, adalah perjuangan moral, tuntutan agar menghidupkan hati nurani, bukan semata penegakan nalar dan akal sehat.

Sebelum mahasiswa turun jalan secara massif dari pusat hingga daerah hampir saja Indonesia mengalami defisit harapan terhadap masa depan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lapisan peradaban yang kian tipis dan rapuh selalu menagih amarah dan darah dari gerakan mahasiswa agar bangsa ini kembali percaya pada Negara.

Begitu pula diriku, spirit membeber secara panjang lebar Skandal Bellezza agar terungkap skenario korupsi Participating Interest migas Sumenep yang kedap, sempat redup, seperti tergerus oleh konspirasi, revisi UU KPK membuatku tercenung begitu lama, terasa percuma merawat nalar kritis, untung masih ada idealisme mahasiswa yang menggelontor ke jalanan.

Selalu ada masa dimana mahasiswa Indonesia terpaksa melihat gambar mimpi buruk tiap kali elit politik mempermainkan nalar yang nyaris tamat ditutup kepentingan, emosi dan keserakahan.

Randi dan Yusuf Kardawi, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari terpaksa mempersembahkan nyawa demi melawan akal busuk kekuasaan, arakan massa di berbagai tempat yang berdarah-darah di jalan beraspal, berharap hari-hari mereka yang pucat lekas benderang mengikuti sambaran air janazah Randi dan Yusuf Kardawi.

Tanggal 26 September 2019, setelah waktu dan sejarah bergulir kian bengis, Negara memberi secarik harapan, meski menunggu hingga darah tumpah. Prof. Mahfud MD bersanding dengan Presiden bersama sejumlah tokoh kepada publik menawarkan tiga opsi yang dapat dilakukan untuk menunda revisi UU KPK.

Pertama, Legislative Review, kedua, Judicial Review, ketiga, Presiden terbitkan Perppu KPK.

Opsi terkahir adalah opsi terkuat, meski belum tentu diterima oleh anggota DPR, namun publik menanti langkah bijak apa yang akan diambil oleh elit bangsa Indonesia.

KPK tak pernah berhenti memberi kejutan, jika ia dilemahkan, nalar publik pasti melawan, karena tak ada argumen yang mampu menentang bahwa korupsi memang tumbuh di zaman nalar, manusia pintar selalu bertahan di tengah lingkungan keras yang bersifat tak terduga, bahkan, ketika terjerat korupsi orang pintar lebih sering harus melawan nalar dan akal sehatnya sendiri.

Banyak pejabat telah menunaikan dedikasi, namun keringatnya ditelan KPK seketika. Sebelum sejumlah mahasiswa megap-megap melawan revisi UU KPK, Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, Imam Nahrawi, ditetapkan Tersangka dan lalu oleh KPK ditahan pada tanggal 27 September 2019 atas kasus suap dana hibah KEMENPORA kepada KONI tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 25,6 miliar.

Pernah ada gerakan melawan nalar dan akal sehat (meski sebagian menolak), PB PMII tertanggal 18 September 2019 instruksikan aksi serentak sebagai bentuk protes terhadap KPK yang dinilai politis atas ditetapkannya tersangka terhadap Menpora, Imam Nahrawi.

Pada tanggal 20 September 2019 gedung KPK dilempar telur busuk oleh massa PMII, diikuti narasi indikasi kelompok Taliban (radikalis-ekstremis) di tubuh KPK. Rasanya, gerakan melawan KPK dan narasi Taliban itu bertentangan dengan nalar.

Gerakan sebagian kader PMII terasa seperti sikap kesal-emosional dan semacam langkah solidaritas, sama seperti langkah kader-kader HMI ketika bang Anas Urbaningrum tersangka kasus Hambalang 2013 lalu, kita sama, saat itu emosi berpesan, bubarkan saja KPK, tapi akhirnya sadar, bahwa melawan KPK adalah keputusan nalar, namun nalar dalam kondisi sedang emosional.

Korupsi banyak terjadi di zaman nalar, kita tahu itu kesalahan, bukan kebenaran. Francis Bacon mengatakan, “kebenaran lebih gampang muncul dari kesalahan daripada dari kebingungan” (Testament for Social Science, 1950).

Tak ada yang bisa dilakukan selain berbenah, bersikap kritis, dan jangan terlalu “menuhankan nalar”, karena nalar tak jarang memberi harapan palsu yang akhirnya membuat kita kecewa dan terjebak pada situasi anti-nalar.

Ditulis oleh: Sulaisi Abdurrazaq

(Ketua YLBH Madura & Wasekjen DPP LPKAN Indonesia)