Pengacara Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Ancam Pidanakan LSM Penegak Pilar Bangsa Sumenep

oleh -
Sulaisi Abdurrazaq, Penasehat Hukum Kepala DesaKetawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

MADURAKU.COM– Seorang pengacara, Sulaisi Abdurrazaq, mengancam akan memidanakan LSM Penegak Pilar Bangsa Sumenep atas tembusan surat yang dilayangkan kepada Kepala Desa Ketawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Jawa Timur perihal Dugaan Penyimpangan Penyaluran Raskin Desa Ketawang Laok.

Surat LSM PPB tersebut bernomor: 06/LSM-PPB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dan dalam suratnya ditembuskan kepada Bupati Sumenep, Ketua DPRD Sumenep, Camat Guluk-Guluk Sumenep, serta Kepala Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep.

“Kami menilai LSM PPB berusaha memanfaatkan situasi jelang Pilkades di Desa Ketawang Laok, LSM ini mengklaim telah melaporkan perihal penyaluran Rastra tidak utuh sebagaimana data DPM dan menduga klien kami (Kepala Desa Ketawang Laok) menjual Rastra,” ujar Sulaisi Abdurrazaq kepada maduraku.com (28/08/19)

Sulaisi Abdurrazaq selaku Penasehat Hukum Kepala Desa Ketawang Laok mengancam akan menyeret masalah ini lewat jalur hukum agar dapat memberi efek jera terhadap LSM nakal yang meresahkan, namun menurutnya itu adalah ultimum remedium (jalan terakhir).

Menurut Sulaisi, LSM PPB dapat dijerat dengan Pasal 220 dan 317 KUHP karena melakukan laporan atau pemberitahuan palsu.

Kami sudah temui Kejari Sumenep, secara resmi dan tertulis Kejaksaan menyatakan tidak pernah menerima surat dari LSM Penegak Pilar Bangsa. Kami juga sudah mendapat pernyataan tertulis serta distempel basah bahwa Pemkab Sumenep, DPRD Sumenep, Camat Guluk-Guluk dan Kapolsek Guluk-Guluk tidak pernah menerima surat dari LSM Penegak Pilar Bangsa”, kata Sulaisi.

Pihak Kepala Desa Ketawang Laok menilai sudah cukup bukti untuk menjerat LSM nakal ini lewat jalur hukum.

Sulaisi kemudian membeberkan data-data yang telah diperoleh dari instansi-instansi terkait, katanya: “Pernyataan tertulis dan berstempel basah dari Kejari Sumenep, Pemda Sumenep dan DPRD Sumenep diterima pada tangal 26 Agustus 2019, sedangkan dari Camat Guluk-Guluk dan Kapolsek Guluk-Guluk diterima tanggal 23 Agustus 2019”.

Jadi, lanjut Sulaisi, “surat LSM PPB kami nilai sebagai laporan atau pemberitahuan palsu terhadap penguasa, karena faktanya hanya ditembuskan kepada kepala Desa Ketawang Laok dan tidak pernah ada laporan perihal tersebut kepada Kejari Sumenep”.

Sulaisi menilai perbuatan LSM PPB adalah tindakan nakal yang berpotensi merusak nuansa Pilkades di Desa Ketawang Laok, sehingga untuk langkah selanjutnya pihaknya akan menunggu waktu sampai proses pendaftaran cakades usai [MADURAKU.COM]