Neng Dya Nilai Pengurus PKB Pamekasan tidak Beretika

oleh -
Massa pendukung Caleg PKB Pamekasan Aisyatul Asy’adiyah saat mendatangi kantor PKB Pamekasan, Jumat malam (31/5/2019).

MADURAKU.COM – Polemik yang terjadi antara Caleg PKB nomor urut 3 Dapil V
Pamekasan Aisyatul Asy’adiyah dengan pengurus partai terus memanas dan ia menyebut pengurus partai itu tidak beretika.

Hal diungkapkan Neng Dya, setelah pengurus DPC PKB enggan menemui puluhan
simpatisannya yang datang untuk mempertanyakan ketegasan partai pada Jumat malam (31/5/2019) sekitar pukul 22.00 WIB.

Padahal, sambung Neng Dya, timnya datang dengan maksud baik-baik, namun malah tidak mendapat respon baik dari pengurus partai.

“Mereka tidak tahu etika, padahal pendukung saya juga bagian yang
membesarkan PKB dan mereka datang secara baik-baik,” ujarnya, seperti dilansir kabarmadura.id, Sabtu 1/6/2019).

Neng Dya lebih lanjut mengatakan, sikap yang ditunjukan oleh pengurus PKB Pamekasan tidak gentle, sebab, meski sempat ditemui setelah menunggu berjam-jam, puluhan relawan yang datang tidak dipersilahkan duduk untuk bermusyawarah di dalam kantor PKB.

Salah satu pengurus partai yang datang, malah menemui puluhan relawan di luar kantor. Hal itu tidak menunjukan sikap pengurus yang mau merangkul dan memfasilitasi simpatisan partai.

“Sangat tidak etis, padahal mereka kesana untuk berbicara baik-baik, kita siap menerima dengan baik dan santun apapun yang disampaikan pengurus partai, tapi malah sikapnya seperti itu,” sesalnya.

Sementara itu Wakil Sekretaris DPC PKB Pamekasan Abdul Muin menyampaikan, persoalan yang dibawa oleh relawan Neng Dya, bukan kewenangan pengurus partai, penetapan kemenagan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU.

Dia berdalih, partai sudah memfasilitasi setiap persoalan caleg PKB, termasuk persolan Neng Dya, namun, setelah dilakukan pendataan KPU dan Bawaslu ternyata Neng Dya kalah sebanyak 22 suara atas caleg sesama partai atas nama Zainal Arifin.

Mengenai kekecawaan Neng Dya atas sikap partai, dia menegaskan, partai sudah melayani dengan maksimal. Menurutnya, caleg ataupun relawan tidak harus melapor ke PKB, karena sudah cukup lapor ke penyelenggara pemilu.

“Yang wajib lapor ke Bawaslu atau ke MK itu kewajiban peserta, PKB tidak ikut-ikutan sebab itu hak peserta,” katanya, menjelaskan. (MADURAKU.COM)