KPU Pamekasan tidak merekomendasikan PSU ke MK

oleh -

MADURAKU.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Jawa Timur tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan terkait dugaan pelanggaran di dua TPS di Desa Kadur, Kecamatan Kadur.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menjelaskan, pihaknya tidak merekomendasikan PSU, karena batas waktu tentang pelaksanaan PSU sudah melampaui batas, yakni 10 hari dari hari H pelasanaan pemungutan suara, 17 April 2019.

“Memang Bawaslu Pamekasan pernah menyampaikan rekomendasi kepada kami, agar KPU melaksanakan PSU. Tapi kami juga sudah menyampaikan saat pelaksanaan rekapitulasi, bahwa waktunya sudah lewat,” kata Hamzah kepada media beberapa waktu lalu.

Bawaslu dan KPU, sambung dia, akhirnya sama-sama memahami, bahwa pemungutan suara ulang tidak bisa digelar.

“Karena sudah lewat batas waktu, maka itu adalah kewenangan MK untuk melakukan pemungutan suara ulang, tapi dengan pengajuan oleh pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Hamzah, selanjutnya menjelaskan, tentang isi rekomendasi Bawaslu yang disampaikan ke KPU Pamekasan terkait PSU yang menjadi tuntutan pendukung salah satu caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Kadur, Pamekasan itu.

Bahasa yang digunakan Bawaslu meminta agar KPU Pamekasan menuliskan keberatan di form DB2.

“Tapi kan persoalannya, kalau yang menulis di DB2 itu bukan KPU, KPU kan penyelenggara. Yang menulis di DB2 adalah saksi, yang merasa keberatan,” kata Hamzah.

Pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi dari PPP Pamekasan kala itu tidak ada yang menulis keberatan di DB2.

“Maka, karena tidak ada saksi PPP yang menulis catatan keberatan pada hasil perolehan suara PPP, di DB2, KPU tidak mungkin menyampaikan catatan tersendiri ke MK,” katanya, menjelaskan.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah lebih lanjut menjelaskan, perwakilan pendukung caleg PPP dari pihak yang merasa dirugikan tersebut, memang pernah datang ke KPU agar KPU bisa menyampaikan catatan di DB2.

“Saat itu, kami sampaikan, bahwa hal itu tidak mungkin, karena DB2 adalah form yang disedikan untuk saksi, bukan untuk penyelenggara pemilu,” kata Hamzah.

Penjelasan Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah ini, berbeda dengan pernyataan ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi yang menyebutkan, bahwa masalah rekomendasi PSU di TPS 25 dan TPS 26 di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan sudah selesai, karena Bawaslu sudah menyampaikan rekomendasi agar KPU Pamekasan meminta MK merekomendasikan PSU ulang.

Saat menyampaikan keterangan pers kepada media dan perwakilan massa pengunjuk rasa dalam aksi pendudukan kantor Bawaslu yang berlangsung selama tiga hari beberapa waktu lalu, Saidi hanya menjelaskan, bahwa rekomendasinya telah disampaikan ke KPU, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail bahwa peluang KPU meminta MK menggelar PSU telah tertutup, karena saksi PPP tidak ada yang mengisi keberatan di form DB2.

“Bawaslu Pamekasan memang meminta agar KPU yang mengisi form keberatan di DB2. Tapi, sekali lagi, form DB2 itu untuk saksi partai, bukan untuk penyelenggara,” kata Hamzah, menambahkan. (MADURAKU.COM)