GP Ansor Pamekasan Apresiasi Kebijakan Bupati di HSN

Ketua Umum Pengurus Cabang Gerakan Pemuda GP Ansor Pamekasan Syafiuddin, S.Si

MADURAKU.COM – Gerakan Pemuda Ansor Pamekasan mengapresiasi kebijakan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) memakai kopyah dan sarung.

Menurut Ketua Umum Pengurus Cabang Gerakan Pemuda GP Ansor Pamekasan Syafiuddin, S.Si, kebijakan bupati itu sangat menghargai kearifan lokal Pamekasan, termasuk peran kaum santri.

“Kami sangat mengapresiasi. Selain menghargai kearifan lokal budaya Pamekasan yang kebanyakan kaum santri, kebijakan Bupati Baddrut Tamam ini adalah sama halnya dengan menghargai peran kaum santri dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini,” katanya.

Ia lebih lanjut mengatakan, secara pribadi dan secara kelembagaan mendukung kebijakan itu. “Dengan kebijakan ini, kaum santri merasa sangat dihargai sebagai bagian elemen penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” kata dia.

Pernyataan Ketua GP Ansor Syafiuddin ini, menanggapi kebijakan Bupati Pamekasan yang meminta semua ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan agar memakai sarung selama tiga hari mulai tanggal 22 hingga 24 Oktober 2018 guna menyambut Hari Santri Nasional.

Sebelumnya sebuah media sosial berhosting blogspot pada costum domain www.jatimtarget.com, memprotes kebijakan Bupati Baddrut Tamam yang ingin menyambut HSN itu dan menganggap bahwa kebijakan bupati melanggar aturan.

Media blog ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Penulis dan publiser blog ini lalu membuat kesimpulan sendiri dan menyatakan bahwa kebijakan Bupati Pamekasan yang meminta ASN memakai sarung guna menyambut HSN melanggar ketentuan.

Padahal, menurut Syafiuddin, ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur seragam ASN itu tidak disebutkan secara eksplisit boleh atau tidaknya memakai pakaian daerah pada hari tertentu.

Dalam ketentuan itu hanya mengatur seragam kerja ASN sehari-hari.

Di samping itu, acuan tentang surat edaran Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tentang sarungan menyambut HSN pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pada acara-acara tertentu diperbolehkan memakai pakaian khas daerah sebagai wujud kebhinekaan dan mengapresiasi keragaman budaya bangsa. (MADURAKU.COM)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.