Warga Sampang Gugat BBWS ke Pengadilan Terkait Waduk Nipah

Akses Jalan Menuju Waduk Nipah, Sampang, Madura yang ditutup warga karena pembayaran pembebasan tanah belum diselesaikan oleh BBWS Brantas.

MADURAKU.COM – Pembangunan Waduk Nipah yang terletak di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Maret 2016 lalu. Namun persoalan ganti rugi terkait pembebasan tanah di sekitar Waduk Nipah belum tuntas. Akibatnya, warga setempat menggugat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas ke pangadilan negeri setempat.

“Luas tanah milik warga yang hingga kini belum diberi ganti rugi oleh BBWS Brantas 1.000 meter persegi,” jelas kuasa hukum warga dari LBH Surabaya Suparman seperti dilansir situs law-justice.co, Minggu (22/7/2018).

Gugatan warga pemilik lahan itu terdaftar pada Nomor Perkara: 08/Pdt.G/2018/PN.Spg dan sudah didaftarkan pada tanggal 20 Juli 2018.

Salah satu tuntutannya adalah memohon majelis hakim yang akan menangani perkara itu agar memutuskan BBWS segera memberikan ganti rugi atas penggunaan lahan milik M. Hasul dan meminta BBWS supaya tidak lagi menjadikan tanah miliknya sebagai akses jalan irigasi.

BBWS sebagai pelaksana proyek pembangunan tersebut hingga kini belum menyelesaikan sisa pembayaran pembebasan sebagian lahan milik warga yang dijadikan proyek itu.

Pembangunan Waduk Nipah dimulai pada tahun 1973 dengan meminta restu kepada sejumlah ulama dan tokoh masyarakat. Pembebasan lahan dimulai pada tahun 1982. Akan tetapi, pembangunannya berhenti pada tahun 1993. Setelah lama mandek, pengerjaan waduk dimulai lagi pada tahun 2008.

Menurut Suparman, pihak BBWS selaku institusi penyelenggara pada proyek pembangunan waduk itu mengumumkan kepada publik bahwa pembebasan tanah waduk itu telah tuntas sehingga pembangunan dilanjutkan dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Namun, kata dia, masih ada sebagian tanah milik warga yang hingga kini belum dibebaskan, seperti yang dialami oleh warga Dusun Tebanah, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, M Hasul.

Tanah milik warga ini sejak 2009 dijadikan akses jalan untuk pembangunan irigasi belum dibebaskan atau diberi ganti rugi tetapi sudah dimanfaatkan sebagai akses jalan.

Ia juga sudah berulang kali meminta penjelasan kepada BBWS selaku instansi penanggung jawab pelaksana proyek. Akan tetapi, kurang diperhatikan.

“Saudara Hasul ini menilai bahwa pembebasan lahan ada indikasi penuh manipulasi data dan konspirasi. Hal ini tampak jelas di lapangan ada tanah yang sampai saat tidak dimanfaatkan oleh BBWS, tetapi dibebaskan atau mendapat ganti rugi. Anehnya lagi sampai sekarang tanah yang dibebaskan itu utuh tanpa tersentuh alat berat, ini ada apa?” katanya.

Waduk Nipah tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan irigasi untuk pengairan sawah dan perkebunan seluas 1.150 hektare. Waduk ini berada di atas lahan seluas 527 hektare. Pembangunan waduk tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp168,3 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp43,9 miliar untuk pembebasan lahan.

“Yang menjadi pertanyaan masyarakat di Kabupaten Sampang karena pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, faktanya sampai saat ini masih ada lahan milik warga yang belum dibebaskan atau diberi ganti rugi,” kata Suparman. (MADURAKU.COM)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.